Pemkot Cimahi Kembangkan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Cimahi, Kabar Akurat News. Com – Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Melalui Dinas Sosial, Pemkot menginisiasi Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata sebagai model pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal.

Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026). Forum ini menjadi wadah untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi implementasi program sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

FGD dibuka oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, selaku Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari unsur perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas, hingga media.

Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada pendekatan pemberdayaan, bukan semata-mata melalui bantuan sosial. Menurutnya, Kampung Sosial dirancang sebagai ruang kolaboratif yang mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri secara sosial dan ekonomi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap wilayah.

Ia juga menilai konsep Kampung Sosial memiliki peluang besar untuk diterapkan di berbagai wilayah Kota Cimahi. Agar program berjalan optimal, pendekatan pembangunan harus disusun mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa Kampung Sosial merupakan inovasi yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.

Menurut Totong, keterbatasan luas wilayah Kota Cimahi yang disertai tingginya kepadatan penduduk masih menjadi tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat masyarakat pada kelompok desil bawah yang memerlukan intervensi terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Sebagai tahap awal, program akan dikembangkan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar di bidang pertanian perkotaan (urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, serta wisata berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kawasan produktif dan bernilai ekonomi.

Pelaksanaan program mengusung pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering guna mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal.

Sebagai referensi, Dinas Sosial mengadaptasi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari sejumlah daerah yang telah berhasil mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi Kota Cimahi. Selain itu, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Cimahi, sebagai salah satu ikon dan daya tarik kawasan.

Totong menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan yang produktif, serta berkembangnya kawasan edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemerintah Kota Cimahi mendorong kolaborasi berbagai pihak melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, dan dunia usaha, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui pelaksanaan FGD ini, Pemkot Cimahi berharap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dapat menyempurnakan desain Program Kampung Sosial sebelum diterapkan di lapangan. Program tersebut diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mewujudkan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari visi Cimahi MANTAP. (Andini)